Makassar, IDN Times - Ratusan demonstran berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Jumat (14/8/2020). Demonstran yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pelajar Makassar menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Mereka memblokade setengah jalur jalan layang atau flyover depan Kantor DPRD Sulsel sejak pukul 15.40 WITA. Aksi tersebut dikawal ketat aparat kepolisian berperalatan lengkap. Beberapa jam menyampaikan orasi, mereka kemudian berpindah titik aksi tepat di depan gerbang Kantor DPRD.
Setelah orasi hingga berbagi selebaran aksi, demonstran kemudian berpindah titik lagi ke ujung flyover, tak jauh dari Universitas Bosowa. Pindah-pindah lokasi aksi dilakukan agar mereka bisa menghindari pengawalan aparat keamanan jajaran Polrestabes Makassar, dan menyampaikan langsung aspirasi agar didengarkan masyarakat umum.
1. Demonstran mengganggap perumusan kebijakan tidak melibatkan banyak pihak
Demonstrasi tolak RUU Omnibus Law di Makassar, Jumat (14/8/2020). IDN Times/Sahrul RamadanDemonstran menilai, RUU Omnibus Law sudah bermasalah sejak awal perancangannya. Kebijakan ini diklaim bermasalah dari aspek formil maupun materilnya. Terlebih menurut mereka, perumusan kebijakan ini tertutup dan tidak melibatkan masyarakat luas.
Berbagai elemen pekerja lintas sektoral, bahkan tidak sekali pun diikutkan dalam penggagasan hingga penyusunan. "Aktor-aktor seperti pekerja, masyarakat adat, petani, nelayan dan masyarakat sipil yang jelas-jelas terdampak tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan ini," ungkap Ari salah satu demonstran.
2. Sektor pendidikan dianggap salah satu yang bermasalah dalam RUU Omnibus Law
Demonstrasi tolak RUU Omnibus Law di Makassar, Jumat (14/8/2020). IDN Times/Sahrul RamadanDemonstran menyatakan, secara substansi, rancangan Omnibus Law ini memuat perubahan, penghapusan, dan pembatalan terhadap 79 poin undang-undang lainnya. Dalam ketentuannya, peraturan ini bila diterapkan akan berdampak buruk.
Salah satunya disebutkan mereka, dalam sektor pendidikan. Dalam bidang ini, Omnibus Law menghilangkan kewajiban prinsip nirlaba dan mempermudah penyelenggaraan lembaga pendidikan asing. Dampaknya menurut mereka, biaya pendidikan akan semakin mahal dan susah diakses masyarakat. Khususnya bagi mereka yang berpenghasilan pas-pasan dan masyarakat dengan upah rendah.
"Justru dalam konteks ini, pemerintah malah memberikan keleluasaan kepada investor untuk menanamkan modalnya dalam sektor pendidikan," ungkap Uki, demonstran lainnya.
Baca Juga: Ratusan Orang Kepung DPRD Sulsel di Makassar, Demo Tolak Omnibus Law
3. Sejumlah tuntutan Aliansi Mahasiswa dan Pelajar Makassar
Demonstrasi tolak RUU Omnibus Law di Makassar. IDN Times/Sahrul RamadanDi depan DPRD Sulsel, mereka sama sekali tidak mendapatkan respons dari wakil rakyat. Sejumlah pataka dan spanduk tanda penolakan penerapan RUU Omnibus Law dibentangkan di hadapan pengguna jalan. Mereka menyatakan sikap kepada pemerintah.
Selain menggagalkan Omnibus Law, mereka mendesak pemerintah agar mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis. Mereka juga menuntut agar aparat negara tidak beriskap represif dan membebaskan aktivis pro demokrasi.
Penghentian perampasan ruang hidup masyarakat oleh perusahaan perusak lingkungan, dan meminta pemerintah mengadili seluruh pelanggar Hak Asasi Manusia tanpa terkecuali. Pernyataan sikap dibacakan serentak sebelum aksi di ujung flyover berakhir pada pukul 18.00 WITA.
Baca Juga: LBH Desak Polisi Bebaskan 37 Demonstran Omnibus Law di Makassar
https://www.youtube.com/embed/szsxkHb8EUo
Sumber : https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/sahrul-ramadan-1/demo-omnibus-law-di-makassar-pengunjuk-rasa-pindah-pindah-titik-aksi
Makassar.Online Kumpulan berita terkini harian Makassar dan Sekitarnya terbaru dan terlengkap dari berbagai sumber terpercaya baik media massa terkemuka di Indonesia maupun akun sosmed yang memiliki integritas dalam menyajikan berita keadaan di Makassar.
Sosmed Kami