"Dengan maraknya pergantian perangkat desa di berbagai desa di Sulbar, maka kami menghimbau kepada para kepala desa untuk tidak mengganti perangkatnya karena alasan kepentingan ataupun kepuasan pribadinya," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulbar Lukman Umar di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan, pergantian perangkat desa tidak boleh asal dilakukan semau hati kepala desa hanya karena perangkat desa dinilai tidak menjalankan kehendak pribadi kepala desa.
"Misalnya, secara tiba-tiba perangkat desa dicopot tanpa sebab yang jelas dan tidak sesuai aturan, lalu diganti yang sesuai dengan kemauannya sendiri, itu tidak boleh," katanya.
Menurutnya, dalam mengangkat ataupun memberhentikan perangkatnya, kepala desa harus mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang ada.
"Sudah ada regulasinya yang jelas, mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, sampai bahkan ada beberapa daerah yang menurunkannya menjadi peraturan daerah seperti misalnya pada Permendagri Nomor 67 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, di sana sudah sangat jelas mekanismenya," katanya.
Ia mengaku, beberapa masyarakat mengadu ke Ombudsman perwakilan Sulbar terkait dengan pergantian perangkat desa yang tidak sesuai aturan.
"Kami sedang menindaklanjuti beberapa laporan masyarakat perihal pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa yang terjadi di hampir semua kabupaten di Sulawesi Barat," katanya.
Sumber : https://makassar.antaranews.com/berita/176368/ombudsman-imbau-kepala-desa-tidak-seenaknya-ganti-perangkatnya
Makassar.Online Kumpulan berita terkini harian Makassar dan Sekitarnya terbaru dan terlengkap dari berbagai sumber terpercaya baik media massa terkemuka di Indonesia maupun akun sosmed yang memiliki integritas dalam menyajikan berita keadaan di Makassar.
Sosmed Kami