Makassar, IDN Times - Pemerintah Kota Makassar sedang menyiapkan sanksi untuk dua organisasi perangkat daerah (OPD) usai adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kedua OPD itu adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Beberapa waktu lalu, BPK menyatakan ada 16 temuan yang membuat Pemkot Makassar gagal mempertahankan opini WTP sehingga hanya meraih WDP. Dua instansi itu termasuk yang paling disorot dalam temuan BPK.
"Kalau itu kan temuan dari BPK-nya sudah jelas sekali rekomendasinya," kata Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi usai rapat tindak lanjut LHP di Balai Kota Makassar, Selasa (8/6/2021).
1. LHP masih harus dikaji lagi oleh Inspektorat
Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi. IDN Times/IstimewaFatma mengatakan rekomendasi dari BPK juga telah dibahas dalam rapat tersebut. Rekomendasi BPK yang dimaksud sebelumnya yaitu menjatuhkan sanksi terhadap dua OPD yang bersangkutan.
Akan tetapi sanksi belum bisa dijatuhkan serta merta karena Inspektorat masih diminta oleh BPK untuk menguji kembali LHP yang ada. Namun secara garis besar, kata Fatma, pemkot melalui Bagian Hukum telah memberikan pandangannya tentang LHP yang ada.
"Karena dari rekomendasi BPK ada harus kembali lagi untuk mengecek LHP yang ada untuk di Bapenda. Kalau di Kominfo itu sudah jelas karena itu kalau berlanjut terus masuk kategori pembiaran dan itu merugikan Pemerintah Kota," katanya.
2. Sanksi diumumkan bersamaan hasil job fit
Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi saat peluncuran Makassar Recover di Jalan Amirullah Makassar, Senin (8/3/2021). Humas Pemkot MakassarFatma memastikan ada sanksi tapi dia belum merincikan soal sanksi apa yang menanti dua OPD Pemkot Makassar itu. Menurutnya hal ini harus menjadi pertimbangan sebelum mengambil keputusan soal sanksi.
Saat disinggung soal apakah kemungkinan sanksi itu adalah non job bagi dua kepala OPD itu, Fatma tak bicara terlalu banyak. Yang jelas, hasil tindak lanjut ini akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman hasil job fit.
"Masih ada pengujiannya karena itu kan kita harus ikut dari rekomendasi dari BPK harus kembali lagi," katanya.
Baca Juga: 16 Temuan BPK di Pemkot Makassar, WTP Melayang, Danny Pomanto Meradang
3. Temuan BPK pada Bapenda dan Diskominfo
Ilustrasi Pajak (IDN Times/Arief Rahmat)Adapun temuan BPK untuk Bapenda Makassar menurut hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan atas LKPD Kota Makassar Tahun 2020 yaitu, pembayaran insentif pemungutan pajak daerah tidak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 dan Peraturan Wali Kota. Selanjutnya pertanggungjawaban belanja kegiatan peningkatan kapasitas Laskar Pajak tidak sesuai kondisi sebenarnya.
Sementara pada Diskominfo Makassar, BPK menemukan kegiatan sewa jaringan CCTV terintegrasi TA 2020 melebihi nilai HPS yang ditetapkan, kelebihan pembayaran sebesar Rp1.8 juta, tidak sesuai spesifikasi Rp273 juta, dan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp584,1 juta.
Baca Juga: Danny Pomanto Minta Semua OPD Sukseskan Makassar Recover
Sumber : https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/ashrawi-muin/usai-temuan-bpk-pemkot-makassar-siapkan-sanksi-untuk-dua-opd
Makassar.Online Kumpulan berita terkini harian Makassar dan Sekitarnya terbaru dan terlengkap dari berbagai sumber terpercaya baik media massa terkemuka di Indonesia maupun akun sosmed yang memiliki integritas dalam menyajikan berita keadaan di Makassar.
Sosmed Kami