MAKASSAR — Respon datar soal kisruh pembayaran pajak kendaraan yang dilakukan melalui layanan gerai mobil keliling milik Samsat seperti dialami oleh salah seorang anggota TNI, dimana sudah melakukan pembayaran melalui gerai layanan mobil keliling Samsat namun pada kantor Samsat justru masih tercatat sebagai penunggak pajak kendaraan memantik reaksi masyarakat.
Penggiat masalah sosial juga aktivis anti korupsi, Masryadi meminta Plt Gubernur segera melakukan evaluasi terhadap pimpinan serta jajaran pejabat di lingkungan Samsat Makassar atas sikap datar merespon masalah yang terjadi seperti dialami oleh salah seorang anggota TNI tersebut sebagai wajib pajak.
"Ini persoalan serius dan harus mendapat atensi serius, Samsat harusnya tanggung jawab, wajib pajak sudah melakukan kewajibannya untuk bayar sesuai mekanisme dimana pembayaran dilakukan pada gerai resmi Samsat. Kalau hanya memberi respon datar dan melempar persoalan yang terjadi kepada masyarakat sebagai wajib pajak untuk mengatasi masalah yang terjadi, maka sebaiknya Plt Gubernur mencopot pimpinan dan pejabat di Samsat Makassar," tandas Masryadi kepada Celebesnews, Selasa (18/5/2021).
Desakan untuk dilakukannya evaluasi terhadap jajaran pejabat di Samsat Makassar, kata Masryadi memang sudah dianggap perlu sekaligus dalam rangka upaya penyegaran.
Lebih lanjut disampaikan oleh penggiat masalah sosial dan aktivis anti korupsi ini, kisrus soal pembayaran pajak kendaraan yang terjadi dengan tidak masuknya uang pembayaran pajak sampai ke Kantor Samsat bukan urusan wajib pajak.
"Toh yang angkat dan menempatkan petugas pajak adalah urusan Samsat. Sangat lucu bila kesalahan petugas loket gerai Samsat justru di limpahkan kepada wajib pajak," ujarnya.
Atas kejadian tersebut, Masryadi meminta agar kasus ini diusut tuntas jika Samsat tidak mau tanggu jawab, justru persoalan ini bisa digugat perdata oleh wajib pajak yang merasa dirugikan.
"Duh… yang benar saja masa wajib pajak disuru cari petugas pajak yang sudah dipecat seperti yang telah dimuat oleh sejumlah media. Kami minta Plt Gubernur turun tangan merespon persoalan ini kalau pejabat Samsat sendiri tidak bisa mengatasi persoalan ini. Kalau perlu copot kepala Samsat dan jajarannya kalau tidak bisa menyelesaikan persoalan ini," tandasnya.
Ditambahkan oleh Masryadi, terkait soal kisruh ini, harusnya pimpinan Samsat angkat bicara dan meluruskan persoalan ini. "Masyarakat tidak akan tau informasi yang sebenarnya kalau pimpinan Samsat tidak meluruskan atau berbicara persoalan ini ke public, kemudian sebaliknya, kalau misalnya persoalan ini sudah diselesaikan dengan yang bersangkutan juga secara bijak harusnya public juga tau, sehingga semuanya clear.
Sebelumnya diberitakan seperti dikutip dari laman salah satu media daring di Makassar, koranmakassar.com menyebutkan kejadian ini dialami salah seorang anggota TNI yakni Peltu Arifin membayar pajak tahunan kendaraannya melalui layanan mobil samsat yang beroperasi di Mallengkeri dimana Arifin telah membayar pajak kendaraannya namun apesnya tidak dinyatakan terbayar di Kantor Samsat Induk.
Hal tersebut baru diketahui Arifin disaat dirinya kembali hendak membayar pajak kendaraannya yang tiba masa pajaknya pada tanggal 3 Mei 2021. Disaat ingin melakukan pembayaran dirinya terkejut karena dirinya diminta membayar 3 tahun yaitu mulai dari 2019 , 2020 dan hingga tahun ini 2021
Menurut Arifin mobil second merek xenia buatan tahun 2005 yang dibelinya pada bulan Maret 2021 lalu memang menunggak pajak dua tahun mulai dari 2019 hingga 2020, maka dari itu Arifin langsung membayar pajak yang menunggak sebanyak Rp 2.300.000 di mobil Samsat keliling pada pertengahan Maret 2021 lalu.
"Saya kaget ketika saya mau melakukan pembayaran STNK untuk 2021 saya kembali diminta untuk membayar yang saya sudah bayar yaitu pajak 2019 dan 2020 padahal sudah di stempel oleh petugas samsat yang bertugas di mobil samsat keliling di Mallengkeri", tutur Arifin kepada media, senin (17/5/21)
Karena merasa dirugikan Arifin pun bergegas langsung menuju Kantor Samsat Makassar di Jalan Andi Mappanyuki untuk mempertanyakan perihal tersebut. Sesampainya di Kantor samsat tersebut, Arifin diarahkan untuk menemui bagian pelayanan dan bertemu dengan kepala seksi pelayanan Samsat Makassar, HM. Majid.
Menurut HM. Majid sudah lebih ratusan orang yang datang melapor pada dirinya dengan kejadian yang sama. Selanjutnya Arifin mempertanyakan bagaimana mau tanggung jawab pihak Samsat Makassar dan meminta solusi atas kerugian yang dialaminya.
"Saya kan bayar pajak STNK di mobil pelayanan Samsat keliling yang mana pelayanan tersebut milik Samsat Makassar jadi saya sedikitpun tidak ada keraguan dan sangat percaya, jadi saya mau minta pertanggungjawaban Samsat Makassar dan bagaimana solusinya," harap Arifin.
Mendengar pertanyaan tersebut, HM. Majid hanya mengatakan, "silahkan cari petugas yang melayani anda dan minta uang ta' kembali baru bayar ulang disini,".
Saat dikonfirmasi oleh wartawan, HM. Majid membenarkan kalau memang ada kejadian tersebut dan korbannya tidak sedikit. Menurutnya kejadian itu dilakukan oleh oknum yang bertugas di Mobil Samsat keliling berinisial D yang kini sudah dipecat.
"Banyakmi yang datang melapor disini pak pelakunya itu oknum petugas yang kini sudah dipecat," ungkap HM Majid.
Sementara itu, Kepala Kantor Samsat Jl Mappanyuki Makassar, Kompol Herly Purnama yang berusaha di hubungi melalui whats-up nya sekitar pukul 18.15 wita, hingga berita ini diturunkan pukul 21.10 wita tidak ada respon dan tanggapan, meski pesan whats-up yang terkirim untuk permohonan konfirmasi tanda cendang dua sudah berwarna hijau. (anc)
Sumber : http://www.celebes-news.com/2021/05/18/kisruh-pembayaran-pajak-kendaraan-di-kantor-samsat-plt-gubernur-diminta-evaluasi-kepala-samsat-dan-jajarannya/
Makassar.Online Kumpulan berita terkini harian Makassar dan Sekitarnya terbaru dan terlengkap dari berbagai sumber terpercaya baik media massa terkemuka di Indonesia maupun akun sosmed yang memiliki integritas dalam menyajikan berita keadaan di Makassar.
Sosmed Kami