WALI KOTA Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto menyebut, dana hibah pariwisata yang digelontorkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak Coronavirus Disease (Covid-19) senilai Rp24,4 miliar yang diperuntukkan bagi pelaku usaha pariwisata hotel dan restoran di Kota Makassar, mengendap di kas daerah.
Mengendapnya dana itu kata dia, lantaran hendak dialihkan ke proyek infrastruktur di masa jabatan Pejabat Wali Kota, Rudy Djamaluddin.
"Kalau masalahnya tidak ada. Bahkan dana itu sudah ada di kas daerah. Tentu tidak bisa dicairkan kalau tidak sesuai juknis (Petunjuk Teknis), maunya (Pj wali kota) dulu itu dialihkan ke infrastruktur, tapi kan harus ikut juknis jadi tidak bisa cair," kata Pomanto saat ditanya wartawan terkait polemik tersebut di Balai Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin kemarin.
Pengalihan anggaran dana hibah pariwisata tersebut terungkap untuk kepentingan proyek infrastruktur jalan di sela rapat koordinasi dan evaluasi di ruang Sippakatu, kantor Balai Kota Makassar. Informasi tersebut dibenarkan staf keuangan daerah, dan wali kota setempat.
Baca juga: 4 Wisata Air Terjun di Makassar, Pemandangannya Menakjubkan
Pria yang akrab disapa Danny Pomanto ini menambahkan, dana hibah yang diberikan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus sesuai juknis pelaksanaanya. Apabila di luar itu, maka anggaran tidak akan bisa cair, sebab harus jelas peruntukannya. Bila di luar itu maka sampai kapan pun tidak akan bisa dicairkan.
Kendati demikian, Pemerintah Kota Makassar, kata Danny, tetap membantu para pelaku pariwisata yang terdampak agar bisa mendapatkan hak-haknya asalkan sesuai dengan syarat juga Juknis yang ditetapkan.
"Tidak boleh dialihkan, kan ada juknisnya, jadi tidak boleh. Tetapi kami tetap berupaya membantu pelaku usaha pariwisata ini agar bisa mendapatkan haknya, anggarannya kan sudah ada," tuturnya.
Sementara saat dikonfirmasi perihal hal itu melalui telepon selularnya, mantan Pj Wali Kota Makassar, yang kini kembali menjabat Kepala Dinas Prasarana Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemprov Sulsel, Rudy Jamaluddin, tidak merespons. Ponselnya pun sedang tidak aktif.
Baca juga: Dipecat karena Pandemi, Pramugari Ini Sempat Jadi Pembersih Toilet
Sebelumnya, ratusan pegawai hotel dan restoran menggelar aksi di kantor Balai Kota Makassar untuk memperjelas keberadaan dana hibah tersebut. Bahkan mantan Kepala Dinas Pariwisata Makassar, Rusmayani Majid dicopot di masa Rudy Djamaluddin menjabat dengan alasan tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya.
Sumber : https://travel.okezone.com/read/2021/03/02/406/2370585/wali-kota-makassar-bilang-dana-hibah-pariwisata-mengendap-buat-infrastruktur
Makassar.Online Kumpulan berita terkini harian Makassar dan Sekitarnya terbaru dan terlengkap dari berbagai sumber terpercaya baik media massa terkemuka di Indonesia maupun akun sosmed yang memiliki integritas dalam menyajikan berita keadaan di Makassar.
Sosmed Kami