Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel) meraih peringkat Terbaik Pertama dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum (PBH) Tahun 2020 Kategori Sedang dari Menteri Hukum dan HAM RI.
Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) RI Edward O.S. Hiariej kepada Kepala Kakanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto pada malam Penganugerahan Access To Justice Award Tahun 2021, di Jakarta, Kamis (25/2).
Wamenkumham Edward O.S. Hiariej memberikan apresiasi kepada kepada Kantor Wilayah Kemenkumham RI yang dengan sangat baik menyelenggarakan bantuan hukum di daerah.
"Tingkatkan terus kualitas layanan bantuan hukum kepada masyarakat," ujarnya.
Edward mengatakan pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Indonesia perlu kita banggakan karena menjadi percontohan dunia.
Hal ini karena Indonesia adalah satu-satunya negara yang mengelola layanan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin dengan cara bekerja sama dengan NGO/CSO selaku oposan terhadap pemerintah.
Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI Benny Riyanto mengatakan bahwa pemberikan anugerah dan apresiasi kepada Kanwil Kemenkumham RI atas penyelenggaraan PBH tahun 2020 sebagai bentuk dukungan serta dorongan kepada kantor wilayah dalam meningkatkan layanan bantuan hukum kepada masyarakat.
Sedangkan Kakanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto pada Jumat (26/2) menjelaskan bahwa Kanwil Kemenkumham Sulsel memperoleh penghargaan dengan nilai tertinggi kategori sedang dengan jumlah Penyelenggara Bantuan Hukum Antara 11 sampai 30.
Menurut Harun, terdapat enam indikator yang dinilai dalam penghargaan ini yakni Serapan Anggaran Bankum Litigasi dan Nonlitigasi, Tambahan Addendum Litigasi dan Nonlitigasi, Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan (Diseminasi Perda & Monev), Pelaksanaan E-Monev Bankum dan IKP, Selisih prosentase serapan antara Omspan dan Sidbankum dan Jumlah PBH.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulsel Anggoro Dasananto mengatakan pada 2020 terdapat 20 OBH yang terakreditasi dan bekerja sama dengan Kemenkumham Sulsel dengan realisasi anggaran sebesar 99,6 persen.
"Capaian ini perlu dipertahankan. Ini karena sinergi dan kolaborasi yang baik. Harapannya masyarakat makin mudah memperoleh pelayanan hukum," ujar Anggoro. (*/Inf)
Sumber : https://makassar.antaranews.com/berita/244695/kanwil-kemenkumham-sulsel-raih-peringkat-pertama-penyelenggara-bantuan-hukum-2020
Makassar.Online Kumpulan berita terkini harian Makassar dan Sekitarnya terbaru dan terlengkap dari berbagai sumber terpercaya baik media massa terkemuka di Indonesia maupun akun sosmed yang memiliki integritas dalam menyajikan berita keadaan di Makassar.
Sosmed Kami