Debat Kandidat Pilkada Makassar Digelar di Jakarta, KPID Soroti 3 Hal

Makassar, IDN Times - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan mengkritisi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar, yang berencana menggelar debat publik pasangan calon Pilkada Makassar di Jakarta. 

Koordinator Bidang Fasilitas, Infrastruktur dan Perizinan KPID Sulsel Muhammad Hasrul Hasan mengatakan, pihaknya sebenarnya hanya memberikan masukan kepada KPU Makassar. 

Jika benar KPU Makassar akan menggelar debat dua kali di Jakarta dan sekali di Makassar, Hasrul menilai, KPU Makassar perlu mempertimbangkan ulang. Lagi pula, KPT 465 Tahun 2020 pada Bab IV menjelaskan, debat diutamakan diselenggarakan di daerah pemilihan.

"Ini juknis PKPU (Peraturan KPU) terkait debat. Memang bahasanya 'diutamakan', 'tidak mewajibkan'," katanya saat dikonfirmasi IDN Times, Kamis (22/10.2020).

1. KPI menilai tidak ada alasan bagi KPU Makassar menggelar debat di luar kota

Pengundian nomor urut Paslon Wali Kota Makassar di Hotel Harper Makassar, Kamis (24/9/2020). IDN Times/Istimewa

Hasrul menilai, tidak ada alasan bagi KPU Makassar menggelar debat di luar Makassar. Karena penyiaran lokal dan televisi jaringan yang memiliki wilayah layanan Makassar juga bisa menjangkau seluruh wilayah di Kota Makassar dan sekitarnya.

Sementara, salah satu alasan KPU Makassar memilih Jakarta sebagai lokasi debat publik, adalah untuk menghindari datangnya massa pendukung yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Dengan kata lain, hal ini juga sebagai bentuk pencegahan COVID-19.

"Ini teknis dan kalau KPU tegas tentu calon dan pendukungnya akan mengikuti imbauan KPU," kata Hasrul.

2. Debat secara nasional melalui stasiun televisi di Jakarta membutuhkan biaya besar

Ilustrasi uang (IDN Times/Zainul Arifin)

Dari sisi anggaran, lanjut Hasrul, menyiarkan debat secara nasional melalui televisi induk jaringan di Jakarta tentu membutuhkan biaya besar. Sementara, tujuan diselenggarakan debat publik agar masyarakat atau pemilih di daerah yang menggelar pilkada paham atau mengetahui tentang visi misi calon wali kotanya.

"Dari segi penyiaran, KPID harus turut serta mendorong eksistensi penyiaran lokal. Dan dari segi SDM, kemampuan teman-teman pekerja broadcast di Makassar saya rasa bisa menggelar event debat kandidat," kata dia.

Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor's picks

3. Eksistensi penyiaran lokal harus diutamakan

Unsplash/Glenn Carstens Peters

Menurut Hasrul, eksistensi penyiaran lokal harus diutamakan, apalagi tidak ada manfaat yang besar bagi masyarakat di Pulau Jawa untuk menonton visi misi calon Wali Kota Makassar.

"Dan Kota Makassar tidak masuk dalam wilayah blank spot siaran free to air," katanya.

Maka itu, Hasrul meminta KPU Makassar mempertimbangkan kembali keputusan ini. Hal ini juga dikarenakan di Makassar juga ada lembaga penyiaran publik seperti TVRI dan televisi lokal lainnya yang juga memiliki SDM dan infrastrukur penyiaran yang baik.

"Siaran teman-teman lembaga penyiaran yang memiliki izin penyiaran wilayah Makassar dan sekitarnya bahkan bisa menjangkau hingga ke pulau-pulau di Kecamatan Sangkarang Makassar," kata Hasrul.

4. Dua dari tiga agenda debat kandidat Pilkada Makassar digelar di Jakarta

Komisioner KPU Makassar, Endang Sari. IDN Times/Abdurrahman

Sebelumnya, Komisioner KPU Makassar Endang Sari mengatakan, debat kandidat bakal digelar tiga kali. Pihaknya kini tengah mendata kandidat panelis serta mempersiapkan penyiarannya lewat stasiun televisi nasional.

"Proses administrasi juga teknisnya, karena terkait anggaran juga sementara disiapkan," kata Endang kepada IDN Times melalui telepon, Kamis (22/10/2020).

Pilkada Makassar 2020 diikuti empat pasangan calon. Mereka, masing-masing Mohammad Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi, Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando, Syamsu Rizal-Fadli Ananda, dan Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin.

KPU Makassar belum memastikan jadwal pelaksanaan debat publik. Tapi endang memperkirakan debat pertama digelar pada minggu pertama November, disusul debat kedua pada akhir November dan debat ketiga pada 4 Desember 2020.

Karena berbagai pertimbangan, debat pertama dan kedua juga akan berlangsung di Jakarta. Antara lain karena debat harus memperhatikan standar protokol COVID-19. Sesuai Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020, orang yang boleh hadir pada debat publik jumlahnya terbatas dan tanpa massa.

"Hanya empat orang dari tim paslon ditambah paslon masing-masing. Bawaslu maksimal dua orang. Anggota KPU Provinsi tujuh orang, KPU kota lima orang," kata Endang.

Sumber : https://www.idntimes.com/news/indonesia/ashrawi-muin/kpid-tak-ada-alasan-debat-kandidat-pilkada-digelar-luar-makassar-nasional

Makassar.Online Kumpulan berita terkini harian Makassar dan Sekitarnya terbaru dan terlengkap dari berbagai sumber terpercaya baik media massa terkemuka di Indonesia maupun akun sosmed yang memiliki integritas dalam menyajikan berita keadaan di Makassar.