Politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah, mengkritik keputusan Presiden Jokowi menunjuk Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengatasi kasus corona di sembilan provinsi di Indonesia.
Fahri mengaku khawatir penunjukkan Luhut untuk menangani Covid-19 bisa berbenturan dengan tim yang sudah diterjunkan sejak awal.
"Tim Covid-19 kan sudah ada. Kalau ada tugas baru kepada orang baru kan bisa bentrok. Paham enggak sih opa?" ujar Fahri Hamzah lewat cuitannya di akun Twitter miliknya, Selasa, 15 September 2020.
Selain itu, ia juga mempertanyakan kewenangan Luhut mendapat perintah langsung dari Jokowi yakni mengenai surat keputusan yang seharusnya dibuat sebagai penanda perintah resmi pemerintah.
"Perintah presiden itu harus ada surat keputusannya Pak…," cuit Fahri di akun Twitter-nya seperti dikutip dari suaracom – jaringan terkini.id, Selasa, 15 September 2020.
Menurutnya, perintah resmi dari seorang presiden pasti membutuhkan keputusan yang berkaitan dengan kewenangan dan pengelolaan anggaran.
Melansir suaracom – jaringan terkini.id, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menangani Covid-19 di sembilan provinsi yang berkontribusi besar terhadap total kasus secara nasional.
Dalam perintah itu, Luhut Binsar diberi waktu dua bulan oleh Jokowi untuk menangani kasus Covid-19 di sembilan provinsi tersebut.
Bersama dengan Kepala Badan Nasional Pengendalian Bencana Doni Monardo, Luhut diperintahkan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk menangani Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.
Kepada Luhut dan jajarannya, Presiden Jokowi meminta dalam waktu dua pekan bisa mencapai tiga sasaran yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate (tingkat kesembuhan), dan penurunan mortality rate (tingkat kematian).
Menindaklanjuti perintah tersebut, Luhut kemudian mengundang kepala daerah serta pimpinan TNI/Polri di sembilan provinsi tersebut untuk melakukan rapat koordinasi secara virtual.
Dalam rapat koordinasi itu turut hadir Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menkopolhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Kepala BNPB Doni Monardo. (*)
Related posts
Sumber : http://www.celebes-news.com/2020/09/15/luhut-ditunjuk-presiden-atasi-corona-fahri-hamzah-tim-covid-19-kan-sudah-ada/
Makassar.Online Kumpulan berita terkini harian Makassar dan Sekitarnya terbaru dan terlengkap dari berbagai sumber terpercaya baik media massa terkemuka di Indonesia maupun akun sosmed yang memiliki integritas dalam menyajikan berita keadaan di Makassar.
Sosmed Kami