Jakarta - Polemik Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jakarta yang akan kembali diterapkan mulai 14 September 2020, telah menyita perhatian masyarakat Ibu Kota. Banyak masyarakat yang menyalahartikan PSBB tersebut sama seperti lockdown atau karantina wilayah.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan PSBB bukan lockdown seperti yang diterapkan di sejumlah negara.
"PSBB ya PSBB, bukan lockdown. Kalau lockdown baru itu pelarangan (segala aktivitas)," kata Doni di Media Center Satgas Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, seperti keterangan tertulis yang diterima Tagar, Minggu, 13 September 2020.
Dari awal pemerintah DKI Jakarta itu belum pernah mencabut PSBB.
Menurut dia, pemerintah tidak mau mengambil kebijakan lockdown karena ini demi peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Sehingga, di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekarang ini lebih memilih mengambil langkah penerapan PSBB sesuai aturan Perpres Nomor 11 tahun 2020.
"Presiden dari awal tidak memilih opsi (lockdown) itu, karena kalau itu diambil maka masyarakat kita yang bekerja harian itu tidak akan bisa mendapat penghasilan," ujar Doni.
Doni menilai langkah pemerintah untuk memilih penerapan aturan PSBB sudah tepat. Sebab, kebijakan tersebut sudah berlandaskan aturan yang berlaku. Dalam hal ini juga dia tegas menyebutkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum pernah mencabut aturan PSBB sebagai upaya memutus penyebaran virus Corona di Jakarta.
"Dari awal pemerintah DKI Jakarta itu belum pernah mencabut PSBB. Saya ulangi lagi, sejak awal pemberlakuan PSBB, Pemerintah DKI Jakarta belum pernah mencabut. Jadi sepanjang waktu sampai dengan sekarang ini adalah ya PSBB," tuturnya.
Sekarang ini PSBB total di Jakarta yang akan dimulai pada 14 September 2020 telah menjadi polemik. Memandang hal itu, Doni menjelaskan setiap langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah (Pemda) selalu didasari aturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan, sehingga diharapkan seluruh masyarakat harus mematuhi aturan tersebut.
"Sebelum ada keputusan yang diambil oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta, beliau juga selalu konsultasi kepada saya. Status masih merah. Merah adalah status tinggi, maka jangan dikendurkan," ujar Doni. []
Berita terkait
Sumber : https://www.tagar.id/doni-monardo-psbb-jakarta-bukan-lockdown
Makassar.Online Kumpulan berita terkini harian Makassar dan Sekitarnya terbaru dan terlengkap dari berbagai sumber terpercaya baik media massa terkemuka di Indonesia maupun akun sosmed yang memiliki integritas dalam menyajikan berita keadaan di Makassar.
Sosmed Kami