FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pandemi Covid-19 tak hanya berimbas pada kesehatan, namun juga menghantam segala lini ekonomi baik yang berskala besar terlebih lagi yang bersifat UMKM.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar, Hasanuddin Leo, meminta Dinas Sosial untuk memberikan kebijakan terkait jaminan sosial terutama pada sektor kesehatan kepada masyarakat bawah atau marjinal.
Usulan ini ia ungkap bukan tanpa alasan, melihat makin bertambahnya warga miskin baru setelah pandemi Covid-19 menyerang Makassar empat bulan terakhir.
Politisi PAN itu menyebut saat ini banyak masyarakat yang menunggak pembayaran BPJS akibat terpuruknya ekonomi masyarakat. Sehingga Leo mendesak pemerintah hadir dalam membantu masyarakat, apalagi ini menyangkut kesehatan warga.
"Hal mutlak yang perlu di lakukan dan disinilah dibutuhkan kehadiran pemerintah untuk masyarakatnya yang kurang beruntung," ujar Leo saat ditemui di Gedung DPRD Kota Makassar, Rabu, (22/7/2020).
Diketahui usai pandemi Covid-19 melanda Makassar, banyak warga yang dirumahkan bahkan terkena PHK.
Olehnya, Leo meminta kepada Pemerintah Kota Makassar melalui Kadinsos, Mukhtar Tahir untuk memberikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada warga yang terdampak Covid-19.
"Masyarakat layak mendapatkan KIS dan mau berobat dia terpaksa ambil BPJS. Nah ini saat mereka mau berobat rutin karena tidak mampu membayar iuran," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kadinsos, Mukhtar Tahir bakal menindaklanjuti temuan dari Dewan tersebut, ia bakal mengkomunikasikan kepada pihak BPJS dan pihak terkait lainnya.
"Kita akan coba komunikasi dengan BPJS," tegas Mukhtar Tahir. (endra/fajar)
Sumber : https://fajar.co.id/2020/07/22/pemkot-makassar-didesak-beri-keringanan-pembayaran-iuran-jkn-kis/
Makassar.Online Kumpulan berita terkini harian Makassar dan Sekitarnya terbaru dan terlengkap dari berbagai sumber terpercaya baik media massa terkemuka di Indonesia maupun akun sosmed yang memiliki integritas dalam menyajikan berita keadaan di Makassar.
Sosmed Kami