Bupati Beserta Ketua DPRD Karo dan Ketua PMS Indonesia Prioritaskan Pembukaan Jalur Alternatif Atasi Kemacetan


Berita Karo.OLNewsIndonesia,Kamis(09/07)

Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, MH bersama ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan, dan Ketum PMS (Pemuda Merga Silima) Indonesia Mbelin Brahmana, Ketua DPD PMS Kab. Karo Beres Brahmana, Kadis PUPR, Edward Pontianus Sinulingga, Kepala Bappeda Ir.Nasib Sianturi, melakukan uji penelusuran kondisi jalan alternatif jalur Medan -Tuntungan- Kutalimbaru-Sembaikan- Lau Gedang – Berastagi, pada Rabu (08/07)2020 sekira pukul 18.00 WIB di Desa Sukamakmur Kec. Kutalimbaru Kab. Deliserdang.

Peninjauan sepanjang jalan ini, atas dukungan dan ajakan Ketum DPP PMS Indonesia, sehingga kita patut apresiasi , dimana jalan alternatif ini, berdekatan dengan lahan tanah dia, tentu kita merespon dan turun kelapangan, guna memastikan kondisi jalan tersebut,"kata Terkelin saat berada di lokasi.

Sepanjang jalan yang kita lalui tadi, semua kondisi layak untuk dilewati oleh segala kendaraan, hanya dipersimpangan exit kearah Lau Gedang jarak 6 -7 Km finish di Desa Jaranguda Kec. Berastagi Kab. Karo belum maksimal jalannya, dan jalur exit kearah perkemahan Pramuka Sibolangit juga kondisinya masih sulit dilalui,"terangnya.

Ket foto : Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH, Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan, Ketua DPP PMS Indonesia Mbelin Brahmana saat meninjau jalur alternatif Medan - Berastagi, Rabu (08/07) 2020 (Ist)
Ket foto : Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH, Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan, Ketua DPP PMS Indonesia Mbelin Brahmana saat meninjau jalur alternatif Medan – Berastagi, Rabu (08/07) 2020 (Ist)

Bupati Karo menilai, pembukaan jalur alternatif ini, sangat mempersingkat waktu, disamping itu, jalur sejajar eksisting Medan-Berastagi ini, salah satu solusi mengurai kemacetan jalur utama Medan-Berastagi melalui Jalan Jamin Ginting.

Terkelin menambahkan," apalagi,Dinas Bina Marga Propinsi Sumatera Utara, sudah melakukan survei dan tahapan menyusun dokumen Feasibility Study, langkah ini akan kita dukung penuh dan harapkan kita dapat diprioritaskan oleh Pemangku Kebijakan,"harap Terkelin.

Sementara itu Ketua Umum DPP PMS Indonesia, Mbelin Brahmana, menyambut baik niat Pemkab Karo untuk membuka jalur alternatif Berastagi – Jaranguda – Lau Gedang – Sembaikan, hal ini dapat memacu sektor perekonomian dan sektor Parawisata khususnya bagi pelaku usaha dari Tanah Karo,"katanya.

Lebih lanjut Mbelin mengungkapkan " PMS (Pemuda Merga Silima) akan mendukung pembukaan jalur ini, jika pemerintah meminta untuk membantu pembebasan lahan agar jalan ini terbentuk, PMS akan berada didepan, walaupun tanah milik saya terdampak pelebaran jalan alternatif ini, tidak menjadi persoalan,"terang Mbelin dengan semangat.

Pasti kita dukung, apalagi untuk menghubungkan ke Kabupaten Karo, tidak ada alasan jajaran PMS tinggal diam, kita gedor kemanapun agar jalan alternatif ini diprioritaskan, dan saya mengapresiasi kesediaan Bupati Karo dan Ketua DPRD Karo, dengan penuh semangat turun kelapangan, guna memastikan kondisi jalan sebenarnya, tidak hanya mendapat cerita dan info yang belum tentu kebenarannya. Ini ciri pemimpin yang peduli pembangunan demi masyarakatnya,"beber Mbelin lagi.

Sedangkan Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan menyatakan, jalur ini sangat tepat sebagai jalur penyeimbang Medan – Berastagi, ketika terjadi kemacetan," Saya rasa untuk wilayah Kab. Karo dalam menyangkut anggaran tidak masalah kita follow up terus, jika memang ada kaitan dengan kewenangan DPRD Karo. Ini wajib diperjuangkan, alasannya jarak tempuh dari Tuntungan tadi hingga Pramuka Sibolangit hanya memakan waktu 50 menit, "imbuh Br Tarigan ini.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Ir.Nasib Sianturi menjelaskan
Pemerintah Kabupaten Karo telah pernah meminta dukungan kepada ketua DPRD Propinsi Sumatera Utara, Untuk pembukaan jalur tersebut. Dukungan tersebut dalam rangka Pembangunan jalur alternatif baru, alternatif ini merupakan salah Satu solusi yang dianggap paling potensial,mengurai kemacetan yang kerap terjadi dari Medan-Berastagi," kata Sianturi.

Menurut Sianturi lagi, Pemkab Karo tidak memiliki kewenangan, tentu hal ini kita butuh peran dari pihak ketua DPRD Propinsi Sumut, Baskami Ginting, mengkoordinasikan antar lintas daerah, perlu diketahui surat bantuan sudah resmi kita layangkan pada tahun 2019 lalu,kita tinggal menunggu jawaban,"kata Sianturi diakhir perbincangan.

(David)



Sumber : https://olnewsindonesia.com/?p=27590

Makassar.Online Kumpulan berita terkini harian Makassar dan Sekitarnya terbaru dan terlengkap dari berbagai sumber terpercaya baik media massa terkemuka di Indonesia maupun akun sosmed yang memiliki integritas dalam menyajikan berita keadaan di Makassar.