BONEPOS.COM, JAKARTA - Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum yang juga Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menerangkan, memperkuat sistem demokrasi perlu dilakukan seiring dengan mempertimbangkan sistem partai politik.
Hal itu dikatakan dalam panel Diskusi Publik di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Senin (9/3/2020).
"Nah, kalau kita hendak memperkuat sistem demokrasi kita tentu harus memperkuat sistem kepartaian, karena lembaga satu-satunya sebagai lembaga kader, calon pemimpin yang akan duduk di parlemen," jelas Bahtiar.
Ditambahkannya, sistem demokrasi di Indonesia yang menganut Trias Politika dari Montesquieu menghendaki adanya tiga lembaga negara, sebagai sebuah sistem check and balance.
Olehnya itu, partai politik yang menduduki kursi parlemen perlu mendapatkan penguatan kelembagaan agar menghasilkan orang-orang yang kredibel.
"Dari segi teori presidensialisme, konsepnya clear tapi ada aspek lain, yakni perlu dicermati kekhawatiran banyak pemikir tentang kekuatan presiden terpilih dengan kombinasi berlebihan di DPR bisa perlu pihak penyeimbang, jadi jangan lupa prinsip check and balance, keseimbangan itu perlu kita pikirkan," tuturnya.
Tak kalah penting, dijelaskan Bahtiar, sistem presidensial perlu diimbangi dengan lembaga legislatif yang menerapkan check and balance sehingga tidak terkesan penguasa yang absolut.
"Presidensialisme juga harus kita desain sedemikian rupa supaya tidak terjadi dominan Presiden terpilih menguasai parlemen seutuhnya, sehingga tampak pemerintah yang berkuasa," kuncinya. (ril)
Sumber : https://www.bonepos.com/?p=47159
Makassar.Online Kumpulan berita terkini harian Makassar dan Sekitarnya terbaru dan terlengkap dari berbagai sumber terpercaya baik media massa terkemuka di Indonesia maupun akun sosmed yang memiliki integritas dalam menyajikan berita keadaan di Makassar.
Sosmed Kami